Kongres Bersama; Solusi Untuk Saddam dan Arya

YakusaBlog- Akhir-akhir ini warga HMI, secara internal disibukkan dengan Konflik Dualisme Kepengurusan PB HMI antara Respiratori Saddam Al Jihad (Ketua Umum PB HMI Periode 2019-2020) dengan Arya Kharisma Hardy (PJ. Ketua Umum PB HMI Periode 2019-2020). Secara eksternal kita (warga HMI) disibukkan dengan kondisi perpolitikan atau kondisi demokrasi Indonesia tahun 2019 ini. Dan tambah lagi kesibukan mudik dan mencari teha er karena sudah dekat hari lebaran.

Terkait mengenai permasalahan internal kita, banyak warga HMI yang bingung dengan kondisi PB HMI saat ini sehingga memunculkan dualisme beberapa HMI tingkatan Cabang. Banyak juga warga HMI yang kesel, aduh entah kayak mana lah bilangkannya, pokoknya susah lah bilangkannya melihat kondisi HMI saat ini. Dan hanya sedikit yang nyantai melihat kondisi saat ini, karena mungkin sudah mengetahui sebab musabab ini terjadi. Bagaimana nanti ending dari konflik ini sudah ada di kepala mereka.

Baca juga: Deklarasi Kesepakatan Bersama Penyelesaian Konflik HMI

Nah, masalah yang pertama ini lah yang hendak saya diskusikan kepada kita semua. Kalau urusan eksternal yang lagi hot itu ora urus, serahin aja sama pihak-pihak yang berwenang. Kalau ada yang mengatakan urusan eksternal yang satu itu adalah jihad, kenapa kita tidak berjihad demi memperbaiki HMI saat ini.

Dan kalau urusan yang ketiga, kesibukan mudik dan sedang cari teha er, aku tidak bisa obrolin saat ini, karena aku tak mudik walau pun memang lagi memang butuh teha er. Hehehee…. Siapa juga yang tak butuh itu jika posisinya seperti aku ini. Tapi tidak sampailah niat nelfon Alumni HMI terus bilang kode recehan begini, “Kak, bentar lagi lebaran. Udah gelap ini, Kak.”

Kemelut Dualisme PB HMI

Kalau kita rajin membolak-balik literur ke-HMI-an, Kemelut Dualisme PB HMI saat ini bukanlah kali pertama terjadi. Sejahrawan HMI, Agussalim Sitompul dalam bukunya 44 Indikator Kemunduran HMI, telah menceritakannya bahwa PB HMI pernah dualisme dua kali secara berturut-turut.

Baca juga: Damailah HMI [Sebuah Puisi Dari Agussalim Sitompul]

Yang pertama, dualisme PB HMI periode 2002-2004. Pada periode ini, Kholis Malik menjadi Ketua Umum PB HMI hasil Kongres ke-23 HMI di Balikpapan-Kaltim tahun 2002. Beberapa saat setelah Kongres ditutup, tersiar luas berita bahwa Kholis malik tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa, maka otomatis tidak lagi menjadi anggota HMI. Sehingga, tidak Kholis Malik tidak memenuhi syarat dan secara otomatis batal menjadi Ketua Umum PB HMI periode 2002-2004. Maka, perlu dilaksanakan Kongres Luar Biasa HMI saat itu juga, karena peserta belum pulang ke Cabang masing-masing.

Akan tetapi, berdasarkan cerita Agussalim Sitompul dalam bukunya, suara-suara sumbang itu dapat diredam untuk supaya tidak melakukan Kongres Luar Biasa HMI. Struktur dan susunan PB HMI periode 2002-2004 pun terbentuk dengan Ketua Umum PB HMI itu Kholis Malik dan posisi Sekretaris Jenderal dipegang oleh Muchlis Tapitapi.

Pada kejadian ini, pertengah bulan Mei tahun 2002 data secara bukti tertulis menunjukkan bahwa Kholis malik dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 4006/SK/R/UI/2001, Tentang Pemberhentian Sebagai Mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia atas nama Kholis Malik, Nomor Mahasiswa 69610071, tanggal 28 Desember 2001, yang ditandatangani Wakil Rektor I: dr. Usman Chatib Warsa, Ph.D, Sp.MK.

Artinya, pada saat Kholis Malik mencalonkan diri pada Kongres HMI ke-23 awal Mei tahun 2002, ia sudah tidak lagi berstatus mahasiswa, akan tetapi mengaku sebagai mahasiswa. Lebih lanjut Agussalim menceritakan, bahwa pengakuan itulah yang oleh HMI dianggap sebagai pembohongan terbesar terhadap HMI. Sehingga banyak pihak di PB HMI menyarankan supaya Kholis Malik mudur dari jabatannya demi kebaikan HMI dan diri pribadinya sendiri.

Baca juga: Empat Upaya Terpadu Perbaikan Permasalahan Besar HMI

Desakan supaya Kholis Malik mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PB HMI periode 2002-2004 yang mengkristal ditolaknya. Kemelut di HMI pun muncul kembali, tatkala lewa Sidang Pleno PB HMI di Ragunan Jakarta tanggal 5-9 Februari 2003 mem-PJ-kan Ketua Umum PB HMI kepada Muchlis Tapitapi yang semula sebagai Sekrataris Jenderal PB HMI.

Nah, walaupun Sidang Pleno PB HMI sudah memutuskan mem-PJ-kan jabatan Ketua Umum PB HMI, Kholis Malik dan didukung sebagian teman-temannya, melalui surat Nomor: 264/A/12/1423, tanggal 8 Februari 2003, Tentang Instruksi Pengamanan Organisasi yang prinsipnya tidak mengakui Hasil Sidang Pleno PB HMI tanggal 5-9 Februari 2003. Kholis Malik dan teman-temannya tetap bertahan dan bertindak sebagai PB HMI. Fungsionaris-fungsionaris PB HMI pendukung Sidang Pleno PB HMI di Ragunan dirshuffle dari PB HMI.

Maka puncak dari kemelut di tubuh PB HMI muncul dua PB HMI. Pertama, PB HMI di bawah pimpinan Kholis Malik dan Nuzran Joker masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB HMI. Kedua, PB HMI di bawah pimpinan Muchlis Tapitapi daru Heri Susanto sebagai Sekretaris Jenderal PB HMI. Sebagaimana pendapat Agussalim Sitompul, sudah barang tentu, dampak dari perpecahan ini membawa pengaruh luas dan dalam bagi kehidupan HMI secara nasional, maupun tingkat Badko, Cabang, dan Komisariat. Persis seperti saat ini.

Keadaan konflik ini terus berlanjut hingga sampai akhirnya berhasil didamaikan dengan membuat kesepakatan bersama yaitu; menandatangani Deklarasi Kesepakatan Bersama Penyelesaian Konflik HMI, antara Kholis Malik sebagai Ketua Umum dan Muchlis Tapitapi sebagai Pejabat Ketua Umum PB HMI. Deklarasi ini ditandatangani di Sekretariat PB HMI Jl. Diponegoro 16 Jakarta Pusat, tanggal 31 Juli 2003.

Baca juga: Surat Yunda Untuk Kanda yang Mudik

Kedua belah pihak bersepakat untuk menyelenggarakan Kongres bersama sebagai penyelesaian akhir konflik yang terjadi dari tim negosiasi kedua belah pihak, sehingga membuahkan terlaksananya Kongres HMI ke-24 yang dipercepat.

Selanjutnya kemelut yang kedua, yaitu konflik dualisme PB HMI periode 2003-2005, antara Hasanuddin sebagai Ketua Umum PB HMI hasil Kongres ke-24 dan Syahmud Basri Ngabalin sebagai Pj. Ketua Umum PB HMI hasil Sidang Pleno PB HMI tanggal 15 Desember 2004. Dan masing-masing mengakui pimpinan PB HMI. Akhirnya ishlah (bersatu) pada tanggal 30 Mei 2005 dengan menandatangani kesepakatan-kesapakatan antara Hasanuddin dan Syahmud Basri Ngabalin. (Lebih lanjut baca di bukunya Agussalim Sitompul; 44 Indikator Kemunduran HMI).

Penutup

Terkait permasalahan dualisme PB HMI saat ini, antara R. Saddam Al-Jihad dan Arya Kharisma Hardy tidak jauh dengan dua konflik yang ceritakan oleh Agussalim Sitompul dalam bukunya. Jika ditanya bagaimana solusi atas konflik antara Saddam dan Arya, sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus diperbuat untuk menyelamatkan HMI ini supaya tidak tambah rapuh secara nasional dan sampai ke Cabang-cabang, dan baik secara internal maupun eksternal HMI.

Yang pada intinya kedua belah pihak harus bersatu kembali walau membuat kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangani kemudian baru melakukan Kongres bersama. Jika tidak dapat yang pertama untuk islah, maka solusi terkaiat konflik masa Kholis Malik dan Muchlis Tapitapi dapat dijadikan rujukan untuk Saddam dan Arya. Mungkin ini sudah terpikirkan oleh sebagian orang yang akan menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam proses berdamai. Mari belajar dari sejarah!

Baca juga: Mudik Dulu Ya Yunda...

Kita tentunya tidak mau HMI ini hancur lebur berkeping-keping bagai gelas kaca yang ketika pecah tidak bisa lagi untuk disatukan. Tentunya kita tidak mau HMI mati karena faktor dari dirinya sendiri. Tentunya kita semua menginginkan supaya RAHMI, Rukunnya Anggota HMI. Berdamailah. Tidak ada manfaat gaduh. Menang jadi wabah. Kalah jadi sampah.[]

Penulis: Ibnu Arsib (Bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa).