Catatan Sulastomo Tentang HMI Tahun 1963-1966

YakusaBlog- Suasana di sekitar tahun 60-an, barangkali dapat dikatakan sebagai suatu masa peralihan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai puncak serangkaian peristiwa politik setelah Pemilu yang pertama tahun 1955, Presiden Soekarno mendekritkan kembali berlakunya UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Peristiwa itu (dapat dikatakan) merupakan akhir dari perjalanan kita di alam demokrasi liberal dan kita memasuki tahap baru dari apa yang dinamakan Demokrasi Terpimpin. Ada yang khusus bagi HMI, pada saat-saat seperti itu. Sebagai organisasi mahasiswa Islam, sudah tentu keberadaan HMI tidak terlepas dari keberadaan umat dalam percaturan politik nasional. Kegagalan konstituante, yang mempermasalahkan dasar negara kita memberikan warna pada serentetan peristiwa politik setelah itu. Demikian juga peristiwa PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) dan peristiwa-peristiwa daerah lainnya, telah memberikan catatan yang khusus bagi kita semua. Peristiwa itu, masih dapat ditambahkan dengan pembubaran partai Masyumi dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Apa artinya bagi HMI?

Sebenarnya, garis yang ingin ditempuh HMI adalah menjadikan organisasi ini independen. HMI bukan onderbouw dari partai politik atau organisasi Islam yang ada. Meskipun demikian tidaklah berarti HMI hanya berpangku tangan terhadap masalah-masalah nasional, apalagi masalah-masalah yang menyangkut perjuangan umat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, HMI harus mengakui, bahwa kesan orang bukan begitu. Barangkali kesan seperti ini juga sengaja dibuat, sebagai suatu alat perjuangan mereka, yang merupakan bagian dari strategi perjuangan mereka. Maka, ketika rentetan peristiwa itu sampai pada pembubaran Masyumi dan GPII, seolah-olah HMI harus menjadi sasaran berikutnya. Panorama nasional seperti itu barangkali berguna untuk memahami catatan-catatan HMI ’63-’66. Di tahun ’62-’63, ketika saya menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, tahun-tahun itu seolah-olah merupakan tahun persiapan bagi saya untuk tugas-tugas di tahun ’63-’66. Tetapi, tahun-tahun itu juga merupakan awal dari pelaksanaan strategi PKI yang mencapai klimaksnya di tahun 1965, dengan gerakan kudeta yang gagal. HMI ternyata merupakan bagian dari mata rantai strategi itu. Dan bagian terbesar dari kegiatan HMI ’63-’66 memang terseret untuk melayani mereka, meskipun masalah-masalah yang lain, termasuk masalah-masalah student needs dan student interest tidak lepas dari perhatian PB HMI.

Tahun 1962, dengan diselenggarakannya Kongres PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia), yang merupakan federasi dari Perhimpunan-perhimpunan Mahasiswa Indonesia, CGMNI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), yang merupakan organisasi yang berorientasi pada PKI, memulai gerakan “mengganyang” HMI. Pada Kongres itu, HMI berhasil dikeluarkan dari PPMI. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran, betapa lemahnya posisi HMI dari segi politis, sebab aspek politis merupakan masalah yang dominan dalam panorama nasional waktu itu, meskipun ada teman-teman di PPMI yang dengan gigih membela HMI. Satu di antaranya adalah PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia). Peristiwa yang mungkin dapat dianggap kecil dalam forum PPMI itu, niscaya dapat menjadi masalah yang besar apabila berkembang pada panggung perpolitikan nasional. Dan ternyata memang begitu. Keberhasilan dalam forum kemahasiswaan itu (PPMI) agaknya semakin mendorong CGMI dkk untuk menarik ke tingkat nasional. Tuntutan pembubaran HMI, dengan tuduhan “kontrarevolusi” secara cepat dikembangkan di luar forum kemahasiswaan. Bagi HMI, meskipun menggugat garis tidak bergerak dalam masalah-masalah “politik praktis” tidak mungkin lagi mengelakkan diri. Dan bagian HMI, sudah tentu, menentukan pilihan kebijaksanaan menghadapi masalah-masalah nasional di waktu itu juga bukan merupakan masalah yang mudah.

Tahun 1963 adalah saatnya Kongres HMI diselenggarakan. Pengurus Besar HMI telah menetapkan, bahwa kongres akan dilangsungkan di Jakarta. Penyelenggaraan kongres diserahkan pada HMI Cabang Jakarta. Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta, saya menganggap inilah memontum yang tepat untuk menunjukkan identitas HMI yang sesungguhnya. Hal ini saya anggap penting untuk mengoreksi kesan orang yang salah tentang HMI. Dan itu adalah sangat penting, agar pengalaman yang pahit di PPMI itu tidak berkembang di luar PPMI, sehingga dapat membahayakan eksistensi HMI. Dan jawaban untuk itu, tiada alin (baca PKI) adalah tumbuhnya kemampuan HMI untuk menolak dan mengimbangi strategi CGMI. Tetapi keadaan waktu itu bukanlah keadaan yang terbaik bagi HMI, bagi dari segi keuangan, maupun “kredibilitas” politik, HMI tidak saja lemah, tetapi juga diragukan. Itu anggapan yang umum berlaku. Mampukah HMI menyelenggarakan suatu kongres di Ibukota RI, pusat segala perpolitikan nasional? Karena itu juga ada manfaatnya, apabila Ketua Umum HMI Cabang Jakarta sekaligus menjadi ketua panitia kongres dan bahkan seluruh Pengurus HMI Cabang Jakarta adalah juga panitia kongres.

Momentum Kongres, nampaknya dengan baik dapat dimanfaatkan oleh HMI. Kongres itu berlangsung sangat unik, karena para peserta bermalam di tenda-tenda yang dibangun di halaman Masjid Agung Al-Azhar. Ketua Masjid Agung Al-Azhar, seorang perwira Angkatan Darat Letkol Amirudin Siregar telah banyak membantu. Demikian juga alm. Subchan Z.E., seorang Wakil Ketua PBNU, tidak saja membantu dalam masalah dana, tetapi juga memberi payung politik. Kongres itu sendiri dibuka di Aula Universitas Indonesia dengan pembacaan sambutan tertulis dari Presiden Soekarno yang dibacakan oleh Pak Ruslan Abdulgani (adanya sambutan oleh Presiden Soekarno diberitahukan sekitar 1 jam sebelum Kongres dibuka). Kalau tidak salah, sejumlah 6 Menteri ikut memberikan ceramah, di samping berbagai tokoh umat Islam.

Bagi saya, Kongres itu sangat istimewa. Saya telah duduk di tingkat terakhir Fakultas Kedokteran UI. Pada usia 25 tahun, saya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PB HMI. Tidak banyak yang tahu, bahwa di tengah-tengah kesibukan kongres saya masih sempat menempuh ujian akhir dokter saya. Pengumuman ujian dokter diumumkan tepat pada hari yang sama dengan pemilihan Ketua Umum PB HMI. Dan pada hari itu, ternyata saya gagal menempuh ujian dokter. Namun saya tetap bergembira karena dapat memenangkan pemilihan Ketua Umum PB HMI, cita-cita saya yang lain, yang telah saya impikan sejak saya masuk HMI di tahun 1957. Kongres HMI di Jakarta yang berlangsung pada bulan September itu, tepatnya dari tanggal 8 s.d 14 September 1963, sedikit banyak telah menegaskan kembali identitas HMI sebagai miliki bangsa dan umat, di samping keberadaannya sebagai organisasi mahasiswa. Hal itu dapat ditunjukkan dengan adanya perhatian besari dari pimpinan umat, termasuk dari parpol Islam yang telah ada.

Pada tanggal 13 Oktober 1963, rapat pertama PB HMI diselenggarakan di markas HMI, Jl. Diponegoro 16. Tim PB HMI, praktis adalah Tim HMI Cabang Jakarta. Sdr. Mar’ie Muhammad yang sebelumnya adalah Sekretaris Umum Pengurus HMI Cabang Jakarta, memegang tugas sebagai Sekjen PB HMI. Dengan demikian, dari segi kerjasama, kami telah mengenal dengan baik. Sebagian besar anggota PB HMI lainnya adalah dari Universitas Indonesia antara lain adalah Munadjat Aminarto (FE UI), Syarifuddin Harahap (FE UI), Alwi Aldjahwasi (FH UI), Hariadi Darmawan (FK UI), Bakir Hasan (FE UI) dan lain-lainnya. Beberapa teman dari luar Jakarta ikut memperkuat PB HMI, misalnya Ahmad Nurhani. Di tengah-tengah berlangsungnya rapat, telepon bordering. Kol. Muchlas Rawi, Kepala Pusroh Angkatan Darat, yang telah lama selalu memberikan nasihat-nasihat pada HMI berbicara di seberang telepon. Ternyata beliau, memberikan informasi, bahwa pada tanggal 10 Oktober 1963, di IAIN Yogyakarta telah berlangsung suatu kegaduhan yang bersumber dari pada ketidakpuasan mahasiswa pada pimpinan IAIN khususnya dan umumnya juga pimpinan Departemen Agama. Menteri Agama pada waktu itu adalah K.H. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh NU yang dikenal sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Sebagian besar yang terlibat dalam “kegaduhan” itu ternyata adalah anggota HMI. Karena itu, masih dalam pembicaraan telepon, saya telah berpikir, inilah ujian pertama bagi PB HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang independen, yang mencitakan persatuan umat. Peristiwa yang sama kemudian terjadi di Ciputat, pada tanggal 17 Oktober 1963.

Menghadapi peristiwa itu, PB HMI merasa perlu cepat bertindak. Peristiwa itu dinilai sebagai sangat tidak menguntungkan,baik dilihat dari segi kacamata kepentingan nasional maupun kepentingan umat. Dari kacamata nasional, PB HMI merasa perlu digalangnya kekuatan-kekuatan persatuan dan kesatuan umat adalah sangat penting. Dan partai politik NU, yang pada waktu itu mempunyai peranan yang sangat penting di panggung perpolitikan nasional tidak selayaknya diperlakukan seperti di Yogyakarta dan Ciputat itu. Karena itu, tidak sulit bagi PB HMI untuk menarik kebijaksanaan tidak membenarkan kedua peristiwa itu, meskpun keduanya dilakukan oleh banyak aktivis HMI. Dapat dipahami, bahwa kebijaksanaan seperti itu, sudah tentu menimbulkan sikap pro dan kontra. Tidak saja di waktu itu, tetapi mungkin juga masih membekas sampai dewasa ini. Tetapi, dalam kerangka kebijaksanaan nasional secara keseluruhan, PB HMI memang merasa perlu untuk bertindak tegas. Peritiwa itu juga merupakan suatu test case pelaksanaan suatu garis, bahwa HMI adalah milik umat Islam, meskipun memilih untuk tetap independen. Dan barangkali, kebijaksanaan yang diambil dalam menghadapi peristiwa IAIN itu merupakan modal yang besar dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang lebih besar berikutnya, yaitu serangan yang semakin gencar dari CGMI untuk membubarkan HMI. Tampaknya tidak mungkin, serangan yang gencar itu dihadapi tanpa adanya dukungan seluruh umat Islam (pada khususnya) dan kekuatan-kekuatan antikomunis lainnya pada umumnya dan dalam keadaan seperti itu, peranan partai NU adalah sangat penting.

Serangan-serangan terhadap HMI memang semakin gencar dilakukan oleh CGMI. Tidak saja CGMI berusaha meniadakan keberadaan HMI di kampus, tetapi juga dalam forum nasional. Mereka berusaha meyakinkan pimpinan-pimpinan universitas, pimpinan pemerintahan dan bahkan organisasi-organisasi lainnya untuk memberikan dukungan terhadap tuntutan mereka, yaitu membubarkan HMI. Sebagai alasan dikemukakan, bahwa HMI adalah kontrarevolusi, anak partai terlarang Masyumi, anti Manipol-Usdek dan lain-lainnya. tuntutan itu, tidak hanya mereka lancarkan dalam forum-forum pertemuan kemahasiswaan, misalnya sidang MMI (Majelis Mahasiswa Indonesia) di Malino atau di kampus-kampus (Peristiwa Utrecht di Jember), tetapi juga dalam rapat-rapat terbuka, bahkan dalam bentuk demontrasi-demontrasi. Hampir setiap hari, surat kabar yang mereka miliki (Harian Rakyat dan Bintang Timur) memuat berita-berita besar tuntutan pembubaran HMI. Kegiatan mereka yang semakin meningkat itu, untuk beberapa hal memang berhasil. Beberapa organisasi kemahasiswaan telah ikut terpengaruh. Demikian pula suara-suara di kalangan partai politik (belakangan diketahui, bahwa tidak mustahil organisasi-organisasi itu telah terinfiltrir oleh CGMI/PKI). Demikian juga nampaknya kalangan pemerintahan, sehingga lahir Instruksi Presiden No. 08/64 yang terkenal itu, agar HMI membersihkan diri dari unsur-unsur kontrarevolusi. Namnun, sejalan dengan peningkatan offensive mereka, di mana HMI hanya merupakan satu mata rantai dari tujuan mereka yang sesungguhnya, penggalangan kekuatan nonkomunis semakin dirasakan sebagai kebutuhan. Pimpinan-pimpinan umat Islam yang tergabung dalam partai-partai politik Islam (NU, PSII dan Perti) memberikan pernyataan dukungan terhadap HMI. Demikian juga Muhammadiyah.

Sementara di kalangan ABRI, khususnya di kalangan Angkatan Darat, isyarat “membela” HMI mulai dinyatakan secara terus terang. Puteri Menpangad Jenderal Ahmad Yani, memasuki HMI pada saat masa perkenalan tahun 1964. Demikian juga Mayjen Soetjipto SH, Sekretaris Umum KOTI (Komando Operasi Tertinggi), pada saat gencar-gencarnya “pengganyangan terhadap HMI memberikan pernyataan yang sangat terkenal: Go ahead HMI!” kenyataan seperti itu, sudah tentu merupakan hasil dari kebijaksanaan yang ditempuh oleh PB HMI. Kebijaksanaan itu pada dasarnya, adalah suatu upaya untuk konsisten sebagai organisasi mahasiswa Islam yang independen, milik seluruh umat Islam dan bangsa. Dalam kerangka itulah, HMI memang harus selalu dekat dengan seluruh potensi umat ini, betapapun potensi sesungguhnya terkadang tidak menyatu.

Demikian juga sebagai bagian dari potensi bangsa, HMI berusaha untuk selalu mengambil bagian secara kritis dalam perjuangan bangsa. Dalam kerangka itulah , nasional untuk mengimbangi PKI dan dari segi perjuangan umat, HMI masuk menjadi anggota Front Nasional dan bahkan memegang Ketua Koordinator Pemuda Sekber Golkar. Meskipun demikian, kebijaksanaan seperti itu terkadang sulit dimengerti oleh sebagian umat Islam. Dalam keadaan umat yang tidak menyatu, harus diakui betapa sulit untuk dapat menempatkan diri sebagai “anak” seluruh umat. Demikian juga adanya perbedaan visi atau cara pandang terhadap berbagai masalah nasional waktu itu, kritik-kritik terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh PB HMI terkadang sangat sengit juga. Sebuah kritik (misalnya) mengesankan seolah-olah HMI sudah demikian “hanyut” dalam proses Nasakom, yang notabene HMI sedang “mati-matian” menghadapi CGMI (baca Kaum Komunis).

Menghadapi masa-masa yang sulit seperti itu, ibarat suatu keajaiban perkembangan HMI justru menggembirakan. Jumlah anggota meningkat dengan sangat luar biasa. Apabila pada tahun 1957, pada saat saya memasuki HMI, anggota baru HMI dari Fakultas Kedokteran UI hanya 2 orang, maka pada tahun 1964 sekitar 60 mahasiswa FK UI mengikuti masa perkenalan HMI. Demikian pula dari segi kualitatif. Upaya HMI untuk menumbuhkan kecintaan pada profesi, dengan mendirikan lembaga-lembaga kekaryaan, tumbuh dengan cepat, misalnya Lembaga Kesehatan, pers, olahraga, dakwah, ekonomi bahkan ada Lembaga Ilmu Hisab dan Astronomi. Sayang, kemudian tidak diteruskan walaupun masih ada tidak berjalan efektif. Di tengah-tengah memuncuknya serangan dan tuntutan terhadap pembubaran HMI seperti itu, pada tanggal 4 Juli 1964, saya menyelesaikan studi saya. Bahkan penyelesaian studi saya itu dipercepat oleh suasana nasional waktu itu dengan Dwikora (Dwi Komando Rakyat). Begitu lulus, saya menjalani latihan militer selama sebulan. Tenaga-tenaga kami seluruhnya, yang berjumlah sekitar 140 dokter baru, akan disiapkan sebagai tenaga sukarelawan Dwikora, dan harus segera berangkat. Menghadapi kenyataan seperti itu, saya sendiri tidak ragu untuk menjalani tugas nasional seperti itu. Namun sebagai manusia yang mempunyai rencana dan tugas yang lain, juga merupakan tugas yang penting juga untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain itu dengan sebaik-baiknya. Tugas itu, tiada lain adalah tugas di HMI dan tugas pribadi untuk melangsungkan pernikahan. Latihan militer berlangsung sampai tanggal 2 Agustus 1964 dan pada tanggal 4 Agustus 1964, kami melangsungkan pernikahan di Semarang dengan seorang aktivis Kohati dari Solo. Dan pada tanggal 9 Agustus, kami kembali menuju ke Jakarta, untuk mengejar keberangkatan kami sebagai sukarelawan Dwikora pada tanggal 10 Agustus. Semuanya berjalan begitu cepat, dan saya bersyukur bahwa teman-teman PB HMI sangat memahami masalah yang saya hadapi. Sdr. Aminarto, yang selama ini menjabat Ketua I, memegang tugas sebagai Pejabat Ketua Umum.

Bertugas sebagai sukarelawan Dwikora, praktis saya hidup di kalangan militer. Mengenakan baju hijau, sepatu, ikat pinggang dan topi militer tetapi tanpa tanda pangkat. Tugas apa saja, sepanjang diijinkan, saya lakukan. Sebagai dokter di RS Tentara Banda Aceh, mengajar pada kursus militer untuk para bintara, mengikuti inspeksi/perjalanan dan bahkan ikut duduk sebagai Sekretaris Panitia Persiapakan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Namun, saya tidak lepas mengamati dan mengikuti perkembangan HMI dari jauh. Bahkan dalam beberapa hal, lingkungan hidup saya yang baru memberi peluang untuk mengetahui hakekat apa yang sebenarnya terjadi. Baik Panglima Kodam I Iskandarmuda, Brigjen Ishak Djuarsa maupun Pangkowilham Letjen Mokoginta selalu memberi isyarat, sebagaimana yang disampaikan Mayjen Soetjipto SH: Go Ahead HMI! Karena itu saya relatif dapat memfokuskan dari pada tugas saya sebaga sukarelawan Dwikora. Tetapi, teman-teman di Jakarta nampaknya semakin berat menghadapi situasi yang semakin panas. Saya mengikuti perkembangan, bahwa peristiwa-peristiwa fisik telah terjadi di mana-mana. CGMI dan PKI, nampaknya semakin tidak sabar. Demonstrasi-demonstrasi juga semakin panas. Demikian juga slogan-slogan yang dibawa oleh kedua belah pihak.

Demontasi pembelaan terhadap HMI. Sampai pada akhirnya pada awal bulan Juli 1965, saya dipanggil Panglima Ishak Djuarsa, bahwa saya dipanggil pulang ke Jakarta. Sudah tentu, saya merenungi pemanggilan itu. Mengapa saya harus ke Jakarta? Sudah tentu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting, saya tidak akan dipanggil pulang. Pemanggilan itu sampai berlangsung dua kali, baru dapat saya laksanakan. Dengan menumpang kapal barang, yang kebetulan lewat Banda Aceh, saya pulang kembali ke Jakarta. Suasana di bulan Agustus/September 1965 sudah semakin panas. Untuk reorientasi kembali dalam melaksanakan tugas Ketua Umum PB HMI, pada bulan Agustus itu PB HMI menyelenggarakan Pleno PB HMI. Sampai pada akhirnya, menjelang G30S/PKI. Pada tanggal 27 September 1965, 4 hari sebelum peristiwa G30S/PKI, saya dipanggil Pangak (Panglima Angkatan Kepolisian), Jenderal Soetjipto Judodihardjo. Pak Tjipto adalah seorang perwira tinggi ABRI yang sangat bersimpati pada HMI. Beliau adalah seorang muslim dan bersama dengan Pak Sarbini, Pak Dirman dan lain-lain mendirikan PTDI (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) yang kokon dimaksudkan untuk mengimbangi Universitas Rakyat milik PKI.

Di situlah Pak Tjipto menyampaikan suatu masalah, bagaimana seandainya HMI tidak bisa bertahan, artinya harus bubar? Apa sebaiknya tidak membubarkan diri saja? bukankah anak-anak HMI (sebenarnya) banyak yang anak Muhammadiyah, NU, PSII, Perti dan lain sebagainya. Begitu kira-kira permasalahan yang diajukan oleh Pak Tjipto. Saya merenung sejenak. Kalau masalah bubar, sesungguhnya PB HMI pernah membahasanya. Dan meamng, apabila harus bubar, anak-anak HMI akan akan disebar pada ormas Islam yang ada. Dan inilah mengapa (misalnya) Syarifudin Harahap ke PSII, antara lain memang dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang paling buruk sekalipun. Demikian juga teman-teman yang lain, yang banyak masuk Perti, PB HMI memberikan dorongan untuk itu. Sudah tentu, hak asasi teman-temanlah yang sangat menentukan, apakah pada akhirnya mereka memilih NU/PSII/Perti atau Muhammadiyah. Meskipun demikian, kepada Pak Tjipto, saya mengatakan bahwa HMI tida ada pikiran sama sekali untuk bubar. Apalagi membubarkan diri. Merenungi permasalahan yang diajukan oleh Pak Tjipto tersebut, saya baru sadar jawabannya 3 hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 September 1965, ketika CGMI menyelenggarakan kongresnya di Jakarta. Di tengah kongres CGMI yang demikian meriah, di Istora Senayan dengan dibantu massa Pemuda Rakyat, di depan Presiden Soekarno dan pimpinan pemerintahan lainnya, dengan histeris massa meneriakkan yel-yel Bubarkan HMI. Tetapi baik Pak Leimena (Wakil Perdana Menteri) maupun Bung Karno tidak gentar menghadapi tuntutan CGMI tersebut, meskipun tidak kurang dari DN Aidit sendiri ikut memberikan suaranya untuk membubarkan HMI. DN Aidit, orang pertama PKI itu, antara lain menyatakan “Kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik yang laki-laki pakai kain sarung saja.” rupanya ketika itu, CGMI/PKI hendak memaksa Presiden Soekarno untuk membubarkan HMI. Bung Karno malah mengatakan, tidak saja HMI, CGMI pun akan dibubarkan apabila memang kontrarevolusi. Bagi HMI, ketika itu juga ternyata justru suatu hikmah, karena untuk pertama kalingya Bung Karno secara terbuka dan gambling menyatakan sikapnya.

Kegiatan saya sepulang dari Aceh, praktis sejak pagi hari sampai larut malam untuk HMI. Di tengah-tengah kegiatan itu, saya sudah memulai praktek dokter saya di Mantrust (atas bantuan Mas Achmad Tirtosudiro) dan di BPU-PBN atas bantuan Mas Sanusi. Selain itu, saya juga sering diminta untuk menggantikan prakteknya Dr. Kusnadi. Saya yakin, para senior itu ikut memikirkan beban saya sebagai kepala rumah tangga, oleh karena di bulan Agustus, anak saya yang pertama lahir. Budi baik mereka tentu akan selalu saya kenang, karena memang pada saat itulah saya sangat memerlukan. Semoga Allah Swt. membalas budi baik mereka. Amien.

Demikianlah, pada tanggal 1 Oktober 1965, hari Jumat pagi saya sudah berada di Banyumas 4, tempat tinggal Mas Subchan dan adiknya Annis Rohlan. Saya memutar telepon ke Syarifudin Harahap dan ternyata memberitahu adanya wartaberita RRI jam 07.00 pagi mengenai pengumuman Dewan Revolusi. Mas Subchan masih belum turun dari tingkat dua rumahnya, sehingga saya tidak dapat memberi tahu Mas Subchan. Dengan skuter Lambretta tua, saya menghampiri Syarifudin Harahap dan berkeliling melihat situasi lapangan. Jalan Teuku Umar sudah tertutup, sementara Jalan Merdeka Selatan dipenuhi pasukan tentara yang siaga penuh. Saya kurang memperhatikan pasukan apa yang bersiaga di Merdeka Selatan. Akhirnya kami membelok ke Jalan H. Agus Salim, ke rumah KH. Muhammad Dahlan, salah seorang tokoh NU. Kami memberitahukan kepada beliau apa yang kami dengan dan kami lihat dan beliau hanya menasehatkan agar dihubungi bapak-bapak yang lain. Tiba di Banyumas 4, sekitar pukul 08.00 pagi, Mas Subchan masih juga belum turun. Tetapi, karena menurut firasat kami keadaan agak luar biasa, saya memaksakan agar kami dapat melapor sesegera mungkin. Begitu mendengar laporan kami, bahkan belum sempat kami menyelesaikan laporan, Mas Subchan menghentikan pembicaraan dan meninggalkan kami sejenak. Ternyata beliau mengambil pistol ke atas dan setelah turun kembali meminta kami meneruskan laporan.

Secara kilat, PB HMI telah lengkap berada di markas Jl. Diponegoro 16. Hari itu adalah hari Jumat, sehingga memudahkan kami mengadakan koordinasi lapangan dengan Rayon-rayon HMI di Jakarta. Perintah siaga diberikan dan untuk selalu mengadakan koordinasi sebaik-baiknya, sementara keadaan belum jelas benar, namun kami semua di PB HMI menyimpulkan, bahwa di balik peristiwa itu adalah PKI melakukan kudeta. Malam tanggal 1 Oktober 1965 adalah saat yang paling kritis. Meskipun kami berusaha mencari informasi ke berbagai pihak, gambaran yang sesungguhnya masih sangat simpang-siur. Malam itu, Mas Subchan pun merasa tidak aman tidur di Banyumas 4, sehingga semalaman kami berlima (Mas Subchan, Norman Razak, Machnan Kamaludin) berputar-putar di Jakarta, untuk pada akhirnya tidur di bangsal bagian kebidanan rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), berpura-pura menunggui pasien. Tetapi, keadaan kiritis tidak berlangsung lama. Semuanya menjadi jelas, setelah pada tanggal 2 Oktober 1965 malam, semua kekuatan Pancasilais diterima dan mengadakan pembicaraan dengan Panglima KOSTRAD Mayjen Soeharto. Untuk koordinasi kekuatan Pancasilais dibentuklah KAP GESTAPU/Front Pancasila, yang diketuai Mas Subchan dan Sekjen Harry Tjan Silalahi, anak-anak HMI sendiri, sejak itu telah dipersenjatai, sekedar untuk persiapan menghadapi keadaan yang paling buruk sekalipun.

Meskipun epilog G30S/PKI ternyata juga bukan masalah yang secara otomatis mudah. Setelah G30S/PKI isu yang utama adalam pembubaran PKI.dan di sini pun, tidak demikian mudah, mengingat Bung Karno enggan memenuhi tuntutan rakyat. Dan Bung Karno, sudah tentu saja bukan sendirian. HMI, sekali lagi, meskipun bukan suatu partai politik terlibat di dalamnya, khususnya sebagai kekuatan mahasiswa yang pernanannya waktu itu sangat besar di kelangan mahasiswa. Hammpir semua kampus di tanah air, HMI memegang peranan yang penting.

Langkah pertama adalah, bagaimana di kalangan kemahasiswaan pengaruh CGMI dapat tereliminir. Sudah tentu, PPMI (Perhimpunan Perserikatan Mahasiswa Indonesia) harus diperbaharui. PPMI waktu itu dipimpin, antara lain oleh Bambang Kusnohadi (GMNI) dan Hardoyo (CGMI). Keduanya adalah anggota DPRGR, masing-masing dari fraksi PNI dan PKI. Menteri P dan K waktu itu (Bapak Sjarif Thajeb) sempat mengundang kami untuk membicarakan masalah ini. dalam susunan organisasi mahasiswa yang baru, yang kemudian dikenal sebagai Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), ada perimbangan HMI tidak usah menjadi orang pertama dulu.

Ada faktor psikologis, kalau HMI dari sama sekali tidak masuk dalam forum kemahasiswaan Indonesia langsung memegang peranan sebagai orang pertama, akan mengundang reaksi yang kurang baik. Apalagi, kita waktu itu sangat memerlukan terkonsolidirnya kekuatan Pancasilais menghadapi PKI dkk. Kepentingan strategi bersama kekuatan Orde Baru lebih penting dari sekedar susunan dari suatu organisasi bersama yang mungkin dapat berakibat kurang kompak. Karena itu, pilihan jatuh pada PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), dua organisasi mahasiswa yang dapat diharapkan untuk ikut bersama-sama dan diterima HMI, untuk menggalang kekuatan mahasiswa Orde Baru, di samping IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta).

Meskipun demikian, sejauh mungkin kita masih harus mengajak organisasi lain, termasuk GMNI. Karena itu, dalam Presidium KAMI, HMI yang diwakili Mar’ie Muhammad, memegang jabatan Sekjen Kami Pusat. Sedang di daerah hampir di semua daerah HMI memegang orang pertama KAMI daerah. Lahirnya KAMI cepat diikuti daerah-daerah lainnya. Dukungan HMI terhadap KAMI sudah tentu merupakan faktor perkembangan yang cepat itu. Bahkan diikuti lahirnya kesatuan aksi yang lainnya, misalnya KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia), KAWI (Kesatuan Aksi Wanita Indonesia) dan lain-lain.

Dengan semakin terkonsolidirnya kekuatan Pancasilais, sasaran perjuangan bersama dapat lebih terarah dan terpadu. Yang juga harus diingat dan dicatat dalah peranan ABRI yang juga penting, dan barangkali justru yang paling menentukan, dalam perjuangan Orde Baru. Khususnya RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat), sejak terjadinya Kudeta 1965, sampai Tritura, sampai keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, secara moral sangat memberikan dukungan pada kekuatan Pancasilais/Orde Baru.

Namun sesungguhnya, perjuangan masih belum begitu mudah. Adanya sikap “dualisme” di kalangan Pemerintah menyebabkan rakyat pun seolah-olah terbelah dua. Sikap pertama adalah yang ikut memberikan dorongan dalam pembubaran PKI dan sikap yang lain adalah mengesankan keengganan untuk membubarkan PKI. HMI bersikap tegas ke arah pembubaran PKI dan saya yakin, bahwa ABRI di bawah kepemimpinan Mayjen Soeharto/Men PANGAD juga bergerak ke sana. Karena itu adalah mutlak perlunya kesatuan langkah dengan ABRI dalam menghadapi masalah-masalah Nasional waktu itu, tanpa kesatuan langkah ini, barangkali justru akan merupakan bumerang. Masalahnya adalah, bagaimana mengkhiri adanya dualisme itu? Di tengah puncak dualisme seperti itu pertintah menyelenggarakan sidang Kabinet 100 Menteri, yang ternyata kemudian merupakan sidan yang terakhir dari Kabinet yang dipimpin Presiden Seokarno. Sidang Kabinet ini, yang berlangsung di Istana Negara tanggal 10 Maret 1966, ternyata merupakan awal dari lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang terkenal itu.

Ternyata, di tengah sidang berlangsung, rakyat berdemonstrasi di luar Istana, yang kemudian ternyata diinformasikan pada Presiden Soekarno, bahwa di antara para demonstran tersebut ada kalangan militer. Laporan ini, dari cerita-cerita yang kemudian tersebut, menyebabkan Presiden Soekarno menghentikan Sidang Kabinet dan kemudian terbang ke Bogor, diikuti beberapa menteri lainnya, termasuk Dr. Soebandrio. Begitulah, di belakang layar keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, ternyata Tiga Serangkai Jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Basuki Rachmad, Amir Machmud, dan Muhammad Yusuf, dengan restu Men PANGAD Jenderal Soeharto yang pada waktu itu tidak menghadiri Sidang Kabinet, terlibat dalam proses keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Dan satu hari setelah Supersemar diterima oleh Pak Harto, tindakan pertama yang dilakukan adalah pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 dan pembubaran Kabinet 100 Menteri.

Tindakan ini, sudah tentu mendapat sambutan hangat dan sangat meriah dari rakyat. Pawai kemenangan, diselenggarakan secara spontan oleh rakyat dan ABRI yang merupakan cermin dari kemanunggalan ABRI dan rakyat, dimana rakyat bersama anggota-anggota ABRI pawai, menaiki kenderaan-kenderaan lapis baja yang mengelilingi kota Jakarta. Demikianlah dengan langkah pembubaran Kabinet 100 Menteri, Pak Harto harus segera membentuk kabinet baru. Di sinilah ada kejutan bagi saya, karena secara tiba-tiba PB HMI memperoleh undangan untuk mengikuti hearing pembentukan Kabinet yang baru, bersama-sama Partai Politik yang ada waktu itu. Saya yakin, keikut sertaan HMI adalah karena HMI anggota Sekber Golkar dan saya sendiri adalah Ketua Koordinator Pemuda Sekber Golkar. Sudah tentu, PB HMI mempersiapkan diri secara khusu. PB HMI sepakat, bahwa dari segi materi, PB HMI akan mengajukan permasalahan penyelesaian dualisme pemerintahan dan menyampaikan pendapat agar Jenderal Soeharto bersedia memimpin Kabinet yang baru.

Hearing Kabinet berlangsung di MABAD (Markas Besar Angakatan Darat) Jalan Merdeka Utara. Kabinet yang terbentuk memang menghasilkan suatu Kabinet yang lebih memuaskan bagi HMI. Dualisme pemerintahan sedikit demi sedikit dikurangi, sampai akhirnya selesai tuntas seteleh Sidang Umum Istimewa MPRS tahun 1967, di mana pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia, menggantikan Presiden Soekarno yang telah memangku jabatan Presiden selama 22 tahun.

Sejak pertengah 1966 saya sudah mulai berpikir untuk persiapan Kongres HMI ke-8, yaitu yang direncanakan berlangsung di Solo. Dua hal yang perlu dipikirkan, yaitu calon Ketua Umum PB HMI yang baru dan pertanggungjawaban PB HMI. Mengenai calon Ketua UM PB HMI yang baru, meskipun semuanya akan tergantung keputusan Kongres, saya cenderung untuk tampilnya saudara Nurcholish Madjid.

Secara moril, sudah tentu saya ingin melihat HMI yang harus lebih baik dari periode saya. Dan saya berharap besar akan terpilihnya Ketua Umum PB HMI yang baru, yang akan dapat membawa HMI ke arah yang lebih baik. Dan untuk itu saya melihat figure Nurcholish akan mampu memenuhi harapan seperti itu. Karena itu, pada perubahan PB HMI yang terakhir menjelang Kongres, Nurcholish ditarik menjabat Ketua IV PB HMI. Saya sendiri, sejak semula ingin menjaga tradisi HMI yang saya anggap baik, yaitu bahwa seorang Ketua Umum PB HMI harus berhasil menyelesaikan studi dan hanya sekali memegang jabatan Ketua Umum PB HMI. Mengenai pertanggungjawaban PB HMI, ada berbagai masalah yang perlu memperoleh kejelasan.

Secara keseluruhan, strategi untuk menyelamatkan organisasi telah berhasil. Betapapun hebatnya PKI untuk membubarkan HMI tidak berhasil. Tetapi, dalam langkah-langkah kea rah itu, saya sadar, bahwa tidak seluruhnya akan diterima umat. Pertama adalah, adanya kesan seolah-olah HMI pun juga sudah hanyut oleh alam MANIPOL (Manifesto Politik) dan NASAKOM. Kedua, adanya langkah-langkah yang mungkin dapat dianggap overacting dalam langkah-langkah penyelamatan itu, misalnya telegram mengenai Bapak Kasman Singodimedjo.

Mengenai kesan yang pertama saya yakin, bahwa HMI memang tidak hanyut dalam proses MANIPOL dan NASAKOM. Perdebatan dalam masalah ini, jelas sekali, bahwa konsep HMI berbeda dengan PKI. HMI bahkan mengikuti konsep NASAKOM sebagai NASASOS (Nasional Agama Sosial), sebagaimana sering dilontarkan Jenderal Ahmad Yani, sebagai satu kesatuan. Perdebatan ideologi inilah yang kemudian menimbulkan adanya bipolarisasi terhadap ajaran-ajaran Bung Karno sendiri waktu itu, yang mencapai klimaksnya pada peristiwa BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme). Dengan perkataan lain, antara kekuatan-kekuatan progressive/revolusioner sendiri waktu itu, telah terjadi perdebatan ideologis yang sangat sengit. Dapat dimengerti, karena sesungguhnya memang teramat sulit sekali menyatukan kekuatan Komunis di satu pihak dan kekuatan Non-Komunis/Pancasila di lain pihak. Di samping itu, sampai menjelang Kongres HMI di Solo tahun 1966, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI tidak mengalami perubahan. Sehingga bagi saya, untuk membuktikan bahwa HMI tidak hanyut dalam proses MANIPOL dan NASAKOM (sebenarnya) tidaklah terlalu sulit. Setidaknya, dalam forum HMI sendiri.

Mengenai kesan yang kedua, kemungkinan PB HMI telah overacting, saya menyimpulkan lebih baik untuk minta maaf, bila memang dianggap begitu. Sebab masalah ini dapat menimbulkan perdebatan yang mungkin akan banyak membawa masalah-masalah subyektif dalam perdebatan. Kongres HMI di Solo itu, merupakan Kongres kemenangan. Kota Solo yang terkenal sebagai basis PKI, selama satu minggu di bulan September 1966 telah semarak oleh Kongres HMI. Jumlah delegasi dan penggembira mencapai ribuan orang. Pak Harto memberikan sambutan yang dibacakan Gubernur Jawa Tengah. Resepsi pembukaan dilangsungkan di Balai Kota Solo yang baru.

Kebijaksanaan pertanggungjawaban PB HMI dalam Kongres diterima secara aklamasi dan Nurcholish Madjid tampil sebagai Ketua Umum PB HMI yang baru periode 1966-1969. Tidak saja saya merasa orang yang paling berbahagia waktu itu, tetapi saya juga perlu mengucapkan terima kasih pada HMI. Sebab, dalam waktu 3 tahun itu yaitu periode 1963-1966, saya merasa memperoleh ilmu yang sangat berharga, yang tidak mungkin saya peroleh dalam pendidikan formal saya.[]

Penulis: Sulastomo (Ketua Umum PB HMI Periode 1963-1966).

Catatan: Tulisan Sulastomo di atas pertama kali dimuat dalam Harian Pelita Jakarta, tanggal 5 dan 6 Februari 1987, dengan judul Catatan Tentang HMI: 1963-1966. Kemudian kembali dibukukan oleh Agussalim Sitompul dalam buku yang berjudul HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik, halaman: 24-32.