Kontroversi Hastag 2019 Ganti Presiden, LBH WKP, EDIT, HMI Cab. Pohuwato, Akan Gelar Forum Diskusi Publik

YakusaBlog- (MARISA) Sesungguhnya akan menarik untuk disimak bila pertarungan berlangsung secara sportif lagi kreatif. Misalnya pertarungan adu lagu, adu gagasan, atau diskusi rasional. Pertarungan akan tidak asyik bila diwarnai ujaran kebencian, konflik SARA, kekerasan, hingga persekusi yang bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku di Republik ini, karena diketahui Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan  perlindungan, dan kepstian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”  (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1).  Hal ini juga sudah tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Dalam rangka menyikapi isu berkaitan dengan hastag 2019 ganti presiden atau 2019 tetap jokowi  kita harus lebih dewasa dan rasional dalam rangka menghadapi konstentasi pemilu atau fakta demokrasi perhelatan 5 (lima) tahun sekali itu, jangan sampai kita terjebak pada hal yang tiada manfaatnya dan hanya akan mengundang mudharat (efek buruk) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang didalamnya kita dibingkai oleh Bhineka Tunggal Ika  (berbeda beda tetap satu tujuan).

Beberapa elemen organisasi di Kabupaten Pohuwato Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang  Pohuwato, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana Keadilan, dan Educare Institute Pohuwato berencana akan melaksanakan kegiatan Forum Diskusi Publik dengan judul Kontroversi Hastag 2019 Ganti Presiden bertemakan “Depresi Politik vs Hak Berdemokrasi”. Kegiatan ini rencanannya akan digelar pada besok Kamis (06/09/2018) bertempat di Warung Kopi 5000 Marisa Selatan Kecamatan Marisa pukul 15:00 WITA S/D selesai

Saat diwawancarai Santo Ali sebagai Koordinator Kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan netral, ilmiah, independent dan terpercaya, kita tidak memihak kepada kubu manapun dan itu menjadi doktrin dalam berorganisasi bahwa mereka  harus independent dalam berorganisasi baik secara organisatoris maupun secara etis, kami diajarkan untuk tunduk atau condong pada kebenaran (hanief)

“terkait isu hastag ini kami tak ingin terjebak pada politik praktis, kami dalam kegiatan ini ingin mengajak seluruh masyarakat untuk cerdas dalam mengambil sikap politik, nah diwadah forum diskusi ini kami mengajak mari kita diskusikan dengan elegan dan baik, tanpa ada aksi profokatif turun kejalan menolak atau menerima, tapi mari sama-sama kita mencari kebenarannya sehingga masyarakat tidak terbodohi oleh hal-hal yang tiada manfaatnya” ujar Santo yang juga sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Pohuwato Periode 2017-2018

Santo juga menambahkan bahwa telah melakukan surat  pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resort (POLRES) Pohuwato dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Pohuwato dalam hal supaya ada yang mengawal kegiatan ini agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyusup dan membuat kegaduhan bahkan kami mengundang KAPOLRES langsung menghadiri sekaligus menjadi narasumber/pembicara pada kegiatan tersebut.

“selain Bapak Kapolres kami juga mengundang dari penyelenggara pemilu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pohuwato, Direktur LBH Wahana Keadilan Pohuwato , serta Akademisi Dosen Fakultas Sosial Politik Universitas Ichsan Gorontalo  Kampus II Pohuwato, kegiatan ini bertujuan untuk  (1) Melakukan kajian, diskusi dan dialog secara ilmiah, berdasar serta rasional akan kondisi demokrasi saat ini di Republik Indonesia di Provinsi Gorontalo lebih khusus Kabupaten Pohuwato. (2) Merajut kebersamaan tanpa Hoax dalam rangka secara bersama-sama mengawal jalannya demokrasi tidak membuat kegaduhan demokrasi. (3) Memberikan pemahaman politik mendidik pada masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan seluruh stakeholder yang terkait. (4) Menjalin silaturahmi yang baik antar lembaga, pelajar, mahasiswa, OKP/OKPI bersamaan dengan penyelenggara, pengawas dan penegak hukum di Kabupaten Pohuwato” urai santo (03/09/2018).

 Penulis: Santo Ali, Kader HMI Cabang Pohuwato